Laporan Analisis: Akselerasi Elektrifikasi dan Pemanfaatan Energi Terbarukan di Wilayah Kepulauan Provinsi Sulawesi Utara

Ringkasan Eksekutif

Laporan ini menyajikan analisis komprehensif mengenai status elektrifikasi di Provinsi Sulawesi Utara, dengan fokus utama pada kesenjangan yang persisten di wilayah kepulauan, yakni Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, dan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro). Meskipun data makro menunjukkan Rasio Elektrifikasi (RE) provinsi yang sangat tinggi, mencapai 99,86% pada tahun 2023, analisis mendalam mengungkap realitas yang kontras di lapangan. Per Februari 2025, teridentifikasi 10 desa yang sepenuhnya belum teraliri listrik dari jaringan PT PLN (Persero), terkonsentrasi di Kabupaten Sangihe dan Sitaro. Lebih jauh lagi, sejumlah besar desa dan dusun di wilayah kepulauan, meskipun secara teknis tercatat "berlistrik", hanya menerima layanan di bawah 12 jam per hari, bahkan ada yang hanya 6 jam, akibat ketergantungan pada Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang tidak andal dan berbiaya operasional tinggi.

Krisis energi ini menciptakan hambatan signifikan terhadap pembangunan sosial-ekonomi, membatasi aktivitas ekonomi produktif seperti perikanan dan pariwisata, menghambat akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak di malam hari, dan menurunkan kualitas layanan kesehatan. Analisis menunjukkan bahwa kondisi ini merupakan sebuah lingkaran setan sistemik: keterpencilan geografis memaksa penggunaan PLTD yang mahal dan rapuh, yang pada gilirannya menghambat pertumbuhan ekonomi lokal, sehingga wilayah tersebut terus bergantung pada solusi energi yang tidak berkelanjutan.

Namun, di tengah tantangan ini, muncul peluang untuk melakukan lompatan teknologi. Keberhasilan implementasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal yang didukung oleh sistem penyimpanan baterai (BESS) di beberapa pulau seperti Pahepa (Sitaro) dan Lipang (Sangihe) telah membuktikan kelayakannya sebagai tulang punggung elektrifikasi kepulauan. Solusi ini tidak hanya lebih andal dan ramah lingkungan, tetapi juga sejalan dengan potensi energi surya yang melimpah di wilayah tersebut.

Implementasi solusi ini didukung oleh kerangka kebijakan yang kuat, terutama Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Sulawesi Utara, yang menargetkan 100% elektrifikasi dan layanan 24 jam pada tahun 2026. Untuk mencapai target ini, diperlukan kombinasi model investasi yang melibatkan pendanaan pemerintah (APBN/APBD, PMN, Dana Desa), kemitraan strategis dengan sektor swasta, dan dukungan dari lembaga pembangunan internasional. Kunci keberlanjutan jangka panjang terletak pada penguatan kelembagaan lokal, khususnya melalui pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai operator energi desa yang profesional dan mandiri secara finansial.

Laporan ini merekomendasikan serangkaian tindakan strategis berjenjang. Jangka pendek (2025-2026) berfokus pada penuntasan desa nol-listrik dan stabilisasi area krisis. Jangka menengah (2027-2030) mengusulkan peluncuran program provinsi "Sulut Terang 24 Jam" yang sistematis dan program pembangunan kapasitas BUMDes secara masif. Visi jangka panjang (hingga 2050) adalah mewujudkan kemandirian energi kepulauan melalui pengembangan jaringan cerdas (smart grid) dan diversifikasi portofolio energi terbarukan, menjadikan Sulawesi Utara sebagai model percontohan nasional untuk elektrifikasi kepulauan yang berkelanjutan.

Bab 1: Peta Kesenjangan Elektrifikasi di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Talaud, dan Sitaro

Bab ini menyajikan data fundamental mengenai kondisi elektrifikasi di wilayah kepulauan Sulawesi Utara, yang menjadi fokus utama analisis. Data ini menyoroti dua masalah utama: desa-desa yang sama sekali belum tersentuh oleh jaringan listrik PLN dan desa-desa yang menerima layanan listrik dengan durasi sangat terbatas. Gambaran ini menjadi dasar untuk memahami skala tantangan yang sebenarnya, yang seringkali tersamarkan oleh angka statistik makro.

1.1 Identifikasi Desa Tanpa Akses Listrik PLN (Kondisi Nol-Listrik)

Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Utara per Februari 2025, teridentifikasi secara definitif 10 desa yang sepenuhnya belum teraliri listrik dari jaringan PLN.1 Ke-10 desa ini secara eksklusif berada di dua kabupaten kepulauan, yang menggarisbawahi bahwa kesenjangan akses paling ekstrem terkonsentrasi di wilayah geografis yang paling terpencil.

Distribusi geografis dari desa-desa tanpa listrik ini adalah sebagai berikut:

• Kabupaten Kepulauan Sangihe: Terdapat 6 desa, yaitu Desa Beeng Darat, Desa Kahakitang, Desa Dalako Bembanahe, Taleko Batusaiki, Desa Para 1, dan Desa Para. Semua desa ini berlokasi di dalam wilayah administratif Kecamatan Tatoareng, sebuah kecamatan yang terdiri dari gugusan pulau-pulau kecil.1
• Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro): Terdapat 4 desa, yaitu Desa Tapile, Desa Pahepa, Desa Pumpente, dan Desa Laingpatehi.1

Sebuah konteks penting perlu ditambahkan terkait dua desa di Sitaro. Status kependudukan di Desa Pumpente dan Desa Laingpatehi, yang terletak di Pulau Tagulandang, menjadi tidak pasti setelah erupsi Gunung Ruang. Banyak warga yang mengungsi dan belum kembali menetap secara permanen. Akibatnya, rencana elektrifikasi untuk kedua desa ini ditangguhkan sambil menunggu kejelasan mengenai status kependudukan dan rehabilitasi wilayah dari pemerintah.1 Hal ini menunjukkan bagaimana bencana alam dapat menambah lapisan kompleksitas pada upaya elektrifikasi di daerah rawan.

1.2 Profil Desa dengan Layanan Listrik Terbatas (<12 Jam per Hari)

Masalah yang jauh lebih luas dan berdampak pada jumlah populasi yang lebih besar adalah ketersediaan listrik yang sangat terbatas. Di banyak pulau kecil di Sangihe, Talaud, dan Sitaro, sistem kelistrikan bergantung sepenuhnya pada Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang dioperasikan oleh PLN. Karena biaya operasional yang tinggi dan kendala logistik BBM, PLTD ini seringkali hanya dioperasikan pada malam hari dengan durasi yang sangat singkat.

Beberapa studi kasus yang terdokumentasi dengan baik menggambarkan kondisi ini:

• Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Sangihe: Di Pulau Matutuang, sebelum adanya peningkatan layanan, sistem kelistrikan dilaporkan hanya beroperasi selama 6 jam setiap hari, dari pukul 18:00 hingga 00:00 WITA.6 Pola serupa ditemukan di Pulau Kawaluso, di mana PLTD yang baru diresmikan juga memulai operasinya dengan layanan
  6 jam per hari, meskipun disertai janji dari PLN untuk meningkatkannya secara bertahap menjadi 12 jam, dan pada akhirnya 24 jam.7
• Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Talaud: Kondisi di kabupaten paling utara Indonesia ini dilaporkan sangat memprihatinkan. Laporan dari kunjungan lapangan pada November 2024 menyebutkan bahwa warga di beberapa wilayah hanya menikmati pasokan listrik selama sekitar 6 jam sehari dari mesin diesel yang kapasitasnya terbatas.8 Secara spesifik, Desa Marampit di Kecamatan Nanusa telah lama diidentifikasi sebagai desa dengan ketersediaan listrik yang sangat terbatas.9 Begitu pula dengan Desa Kiama, sebuah desa di pulau terpencil Talaud yang menghadapi masalah keterbatasan akses listrik yang signifikan dan menjadi subjek program pengabdian masyarakat untuk penyediaan energi mandiri.10

Implikasi dari layanan terbatas ini sangat mendalam. Meskipun sebuah desa secara administratif dapat dikategorikan sebagai "teraliri listrik", kenyataannya layanan yang hanya tersedia selama 6-12 jam pada malam hari menghalangi hampir semua bentuk aktivitas ekonomi modern, proses belajar mengajar yang efektif, dan operasional layanan kesehatan 24 jam. Kondisi ini menciptakan kesenjangan kualitas hidup yang tajam antara wilayah kepulauan dan daratan.

1.3 Tabel Komprehensif: Status Elektrifikasi dan Potensi Energi Desa Prioritas

Untuk mensintesis data yang terfragmentasi dan memberikan gambaran yang dapat ditindaklanjuti, tabel berikut merangkum status elektrifikasi, sumber energi yang ada, dan potensi pengembangan energi terbarukan di desa-desa prioritas. Tabel ini dirancang untuk menjadi alat perencanaan bagi para pemangku kepentingan.

Paradoks Rasio Elektrifikasi vs. Realitas Layanan

Sebelum menyajikan tabel, penting untuk memahami sebuah paradoks yang muncul dari data. Di satu sisi, Provinsi Sulawesi Utara mencatatkan angka Rasio Elektrifikasi (RE) yang sangat impresif, yaitu 99,86% pada tahun 2023.12 Angka ini, jika dilihat secara terpisah, akan memberikan kesan bahwa masalah kelistrikan di provinsi ini hampir sepenuhnya teratasi. Namun, di sisi lain, data mikro yang telah dipaparkan menunjukkan adanya 10 desa tanpa listrik sama sekali dan puluhan desa lainnya yang hidup dengan listrik "seadanya" selama beberapa jam saja.

Kesenjangan ini timbul dari metodologi perhitungan RE itu sendiri. Metrik RE nasional seringkali mengukur "ketersediaan" atau "keterhubungan" sebuah rumah tangga ke jaringan listrik, bukan "kualitas", "keandalan", atau "durasi" layanan yang diterima. Sebuah desa dapat memiliki Rasio Desa Berlistrik (RDB) 100% hanya karena jaringan PLN telah masuk dan melayani sebagian besar rumah tangga, meskipun listriknya hanya menyala 6 jam sehari.

Fenomena ini menunjukkan bahwa metrik tunggal seperti RE tidak lagi memadai untuk mengukur kemajuan elektrifikasi di wilayah dengan tantangan geografis seperti kepulauan Sulut. Fokus kebijakan dan investasi harus bergeser. Upaya tidak boleh lagi hanya terkonsentrasi pada menyambungkan beberapa rumah tangga terakhir untuk mencapai RE 100% secara kuantitatif. Prioritas strategis harus dialihkan secara masif ke peningkatan kualitas layanan menuju operasi 24 jam dan peningkatan keandalan pasokan di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Ini adalah pergeseran fundamental dari target kuantitas (jumlah sambungan) ke target kualitas (jam nyala dan stabilitas). Oleh karena itu, para pembuat kebijakan di tingkat provinsi dan nasional perlu mempertimbangkan penggunaan metrik tambahan, seperti "Indeks Kualitas Layanan Listrik" atau "Rata-rata Jam Nyala Harian per Kabupaten", untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat dan merancang intervensi yang lebih relevan dan berdampak.

Tabel 1: Status Elektrifikasi, Sumber Energi Eksisting, dan Potensi Energi Terbarukan di Desa-Desa Prioritas Wilayah Kepulauan Sulawesi Utara

Bab 2: Analisis Tantangan Multidimensi dalam Elektrifikasi Wilayah Kepulauan

Setelah memetakan kesenjangan akses dan kualitas listrik, bab ini menggali akar permasalahan yang menyebabkan defisit energi kronis di wilayah kepulauan Sulawesi Utara. Tantangan yang dihadapi tidak bersifat tunggal, melainkan merupakan jalinan kompleks dari faktor geografis, teknis-operasional, dan sosial-ekonomi yang saling memperkuat.

2.1 Kendala Geografis dan Keterisolasian Logistik

Fondasi dari seluruh tantangan elektrifikasi di Sangihe, Talaud, dan Sitaro adalah kondisi geografisnya. Wilayah ini merupakan gugusan kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil yang tersebar di lautan luas, memanjang hingga ke perbatasan utara Indonesia dengan Filipina.24 Topografi ini secara inheren menciptakan hambatan besar bagi model elektrifikasi konvensional.

Pembangunan jaringan transmisi bawah laut untuk menghubungkan pulau-pulau ini ke sistem interkoneksi utama Sulawesi (on-grid) menjadi proyek yang luar biasa mahal dan secara ekonomi dianggap tidak layak, terutama untuk melayani populasi yang relatif kecil di setiap pulau.26 Akibatnya, strategi yang diadopsi adalah pengembangan sistem kelistrikan terisolasi (isolated grid) untuk setiap pulau atau gugusan pulau kecil.12

Keterisolasian ini berdampak langsung pada aspek logistik. Sistem kelistrikan yang terisolasi ini hampir seluruhnya bergantung pada Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). Ini berarti pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar harus terus-menerus diangkut melalui laut dari daratan utama. Proses ini tidak hanya membuat biaya logistik membengkak, tetapi juga sangat rentan terhadap gangguan cuaca buruk. Gelombang tinggi atau badai dapat menunda atau bahkan menghentikan pengiriman BBM selama berhari-hari atau berminggu-minggu, yang secara langsung menyebabkan kelangkaan pasokan dan pemadaman listrik.

2.2 Ketergantungan dan Kerapuhan Sistem Berbasis Diesel (PLTD)

Ketergantungan pada PLTD telah menjadi sumber utama dari krisis listrik yang bersifat kronis dan berulang di wilayah kepulauan. Kabupaten Kepulauan Sangihe, khususnya, menjadi studi kasus yang paling menonjol dari kerapuhan sistem ini.

Selama beberapa tahun terakhir, termasuk hingga pertengahan tahun 2025, laporan media secara konsisten memberitakan krisis listrik parah di Sangihe. Pemadaman bergilir yang tidak menentu, seringkali berlangsung berjam-jam setiap hari, telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.28 Penyebab utamanya adalah gangguan dan kerusakan berulang pada mesin-mesin PLTD yang menjadi tulang punggung pasokan listrik di sana.30 Kondisi ini menjadi sangat parah hingga memaksa pemerintah daerah untuk turun tangan dan mengadakan pertemuan darurat dengan pihak PLN dan operator pembangkit untuk menuntut solusi.33 Pihak PLN berulang kali menjanjikan normalisasi pasokan, namun masalah ini terus berlanjut, mengindikasikan masalah yang lebih dalam dari sekadar gangguan teknis sesaat.33

Penyebab kerusakan ini bersifat multifaktor. Selain usia mesin yang menua dan kelelahan material akibat operasi terus-menerus, faktor eksternal seperti pohon tumbang atau hewan (misalnya ular) yang mengenai jaringan distribusi juga sering menjadi pemicu gangguan.30 Hal ini menunjukkan kerapuhan tidak hanya pada sisi pembangkitan, tetapi juga pada infrastruktur jaringan distribusi yang melintasi medan yang sulit dan vegetasi yang lebat.

Dari sisi finansial, ketergantungan pada BBM fosil menciptakan beban biaya yang sangat tinggi. Harga BBM yang fluktuatif ditambah dengan biaya transportasi laut yang mahal membuat Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik di wilayah kepulauan jauh lebih tinggi dibandingkan di daratan. Akibatnya, operasional kelistrikan di Sangihe, Talaud, dan Sitaro sangat bergantung pada subsidi dari pemerintah dan PLN, menjadikannya model bisnis yang tidak berkelanjutan secara finansial.

2.3 Implikasi Sosial-Ekonomi dari Krisis Energi

Defisit energi yang kronis ini memberikan dampak negatif yang luas dan mendalam bagi kehidupan masyarakat, menghambat kemajuan di berbagai sektor vital.

• Sektor Ekonomi: Ketiadaan listrik yang andal dan beroperasi 24 jam menjadi penghambat utama pertumbuhan ekonomi. Di sektor perikanan, yang merupakan mata pencaharian utama bagi banyak penduduk kepulauan, nelayan tidak dapat memanfaatkan teknologi pendingin seperti freezer atau pabrik es mini untuk menyimpan hasil tangkapan mereka.42 Akibatnya, mereka terpaksa segera menjual ikan dengan harga rendah kepada tengkulak atau mengolahnya menjadi ikan asin, yang memiliki nilai tambah jauh lebih rendah. Ini secara langsung menekan pendapatan dan menghalangi terbentuknya industri pengolahan perikanan yang lebih modern.43 Potensi pariwisata bahari yang besar juga sulit berkembang tanpa pasokan listrik yang stabil untuk hotel, restoran, dan fasilitas pendukung lainnya.
• Pendidikan dan Sumber Daya Manusia: Kualitas pendidikan secara langsung terpengaruh. Anak-anak sekolah mengalami kesulitan untuk belajar atau mengerjakan tugas pada malam hari karena penerangan yang tidak memadai atau tidak ada sama sekali.42 Keterbatasan ini memperlebar kesenjangan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia antara anak-anak di kepulauan dengan rekan-rekan mereka di daerah perkotaan yang memiliki akses listrik 24 jam.45
• Kesehatan dan Kesejahteraan: Layanan kesehatan menjadi tidak optimal. Puskesmas dan pusat kesehatan lainnya tidak dapat mengoperasikan peralatan medis penting pada malam hari. Lebih kritis lagi, penyimpanan vaksin dan obat-obatan tertentu yang memerlukan pendinginan konstan menjadi sangat berisiko, yang dapat membahayakan program imunisasi dan kesehatan publik secara keseluruhan.47
• Akses Informasi dan Kesenjangan Digital: Di era digital, ketiadaan listrik yang andal juga berarti keterbatasan akses terhadap informasi melalui televisi, radio, dan yang terpenting, internet. Hal ini mengisolasi masyarakat dari perkembangan informasi, peluang ekonomi digital, dan partisipasi sosial yang lebih luas.

Lingkaran Setan Ketergantungan PLTD (The Vicious Cycle of PLTD Dependency)

Jika dianalisis lebih dalam, masalah kelistrikan di wilayah kepulauan bukanlah serangkaian insiden teknis yang terisolasi, melainkan sebuah siklus sistemik negatif yang saling mengunci dan memperkuat dirinya sendiri. Rangkaian sebab-akibat ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Akar Masalah: Keterpencilan geografis membuat pembangunan jaringan listrik terpusat (on-grid) menjadi tidak ekonomis.
2. Solusi Awal: PLTD dipilih dan dipasang sebagai solusi yang dianggap lebih cepat dan murah dari segi investasi awal (CAPEX) untuk menyediakan akses listrik.
3. Masalah Muncul: Namun, biaya operasional (OPEX) PLTD, yang mencakup BBM dan pemeliharaan di lokasi terpencil, menjadi sangat tinggi. Hal ini membebani keuangan PLN dan negara, serta membuat layanan menjadi terbatas (tidak 24 jam) untuk menekan biaya.
4. Kerapuhan Sistem: Karena usia mesin, kesulitan logistik suku cadang, dan tantangan pemeliharaan, PLTD menjadi sangat tidak andal dan sering mengalami kerusakan, yang menyebabkan pemadaman kronis.
5. Dampak Ekonomi: Listrik yang tidak andal dan terbatas ini kemudian menghambat perkembangan ekonomi lokal. Sektor perikanan, pariwisata, dan usaha kecil tidak dapat tumbuh. Akibatnya, pendapatan masyarakat dan basis ekonomi daerah tetap rendah.
6. Siklus Berulang: Karena ekonomi lokal tidak berkembang, kemampuan bayar (ability to pay) masyarakat tetap rendah dan tidak ada justifikasi ekonomi yang kuat untuk investasi pada infrastruktur energi yang lebih baik dan lebih mahal (seperti EBT atau jaringan bawah laut). Akibatnya, wilayah tersebut terus terjebak dalam ketergantungan pada PLTD yang disubsidi, tidak andal, dan terbatas, dan siklus pun kembali ke titik awal.

Memahami siklus ini sangatlah krusial. Ini menunjukkan bahwa setiap intervensi yang hanya berfokus pada "memperbaiki" atau "mengganti" mesin PLTD yang rusak, tanpa mengubah model teknologi dan pengelolaannya secara fundamental, pada dasarnya hanya akan menambal sulam masalah dan memperpanjang siklus ketergantungan ini. Solusi yang benar-benar transformatif adalah intervensi yang mampu memutus mata rantai siklus ini dengan memperkenalkan teknologi baru (Energi Baru Terbarukan) dan model pengelolaan yang berbeda, yang akan dibahas pada bab berikutnya.

Bab 3: Peta Jalan Solusi: Teknologi dan Potensi Energi Terbarukan

Mengatasi tantangan multidimensi yang telah diuraikan memerlukan pergeseran paradigma dari solusi konvensional berbasis fosil ke model energi yang lebih modern, berkelanjutan, dan sesuai dengan kondisi geografis kepulauan. Bab ini memetakan jalan keluar dari krisis energi dengan menilai kelayakan teknologi energi terbarukan (EBT) yang paling relevan untuk Sulawesi Utara, dengan penekanan pada energi surya sebagai solusi utama yang telah terbukti berhasil di lapangan.

3.1 Energi Surya (PLTS) sebagai Tulang Punggung Elektrifikasi Kepulauan

Potensi energi surya di Indonesia, sebagai negara tropis yang dilintasi khatulistiwa, sangat melimpah dengan rata-rata radiasi matahari sekitar 4.8 kWh/m²/hari.48 Wilayah kepulauan Sulawesi Utara, dengan intensitas penyinaran matahari yang tinggi sepanjang tahun, merupakan lokasi ideal untuk pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Kelayakan PLTS bukan lagi sekadar potensi teoretis, melainkan telah menjadi bukti konsep yang nyata melalui serangkaian proyek yang berhasil diimplementasikan di wilayah 3T Sulawesi Utara.

Bukti Keberhasilan Lokal:

Proyek-proyek yang baru-baru ini diresmikan menjadi bukti paling kuat bahwa PLTS adalah solusi yang paling cepat, andal, dan efektif untuk melistriki pulau-pulau terpencil:

• PLTS Pahepa, Kabupaten Sitaro: Dengan kapasitas 273 kWp, pembangkit ini resmi beroperasi pada Maret 2025. Proyek hasil kolaborasi antara PLN UID Suluttenggo dan PLN Pusat Manajemen Proyek (PUSMANPRO) ini secara dramatis mengubah nasib Desa Pahepa dan Desa Tapile, yang sebelumnya gelap gulita kini menikmati akses listrik untuk pertama kalinya.20
• PLTS Pulau Lipang, Kabupaten Sangihe: Peresmian PLTS di pulau terluar yang berbatasan dengan Filipina ini pada Juni 2025 menjadi tonggak sejarah. Masyarakat yang sebelumnya hidup dalam keterbatasan kini dapat menikmati listrik 24 jam penuh.52 Dampaknya langsung terasa: nelayan dapat menyimpan hasil tangkapan di pendingin, anak-anak dapat belajar di malam hari, dan akses terhadap teknologi kesehatan meningkat.42
• PLTS Laotongan, Kabupaten Sangihe: Pembangkit berkapasitas 180 kWp ini berhasil menyediakan listrik bersih untuk sekitar 100 rumah tangga, menggantikan sistem sebelumnya yang bergantung pada PLTS atap individual dan genset bantuan pemerintah.55

Teknologi Kunci: PLTS Komunal dan Sistem Penyimpanan Energi (BESS)

Model implementasi yang paling efektif untuk kondisi kepulauan adalah PLTS Komunal atau terpusat, di mana satu fasilitas pembangkit dibangun untuk melayani kebutuhan satu desa atau satu pulau kecil secara keseluruhan.56 Model ini lebih efisien dari segi biaya dan pengelolaan dibandingkan dengan sistem PLTS individual per rumah (Solar Home System).

Namun, kunci utama untuk menyediakan layanan 24 jam adalah integrasi PLTS dengan Battery Energy Storage System (BESS). Baterai berfungsi sebagai "waduk energi", menyimpan kelebihan listrik yang dihasilkan panel surya pada siang hari untuk kemudian dilepaskan dan digunakan pada malam hari atau saat cuaca mendung.57 Jenis baterai yang umum digunakan dan terbukti andal untuk skala komunal adalah baterai Lead-Acid tipe Deep Cycle, terutama OPzV (tubular gel) yang dikenal tangguh, memiliki siklus hidup (cycle life) yang panjang, dan perawatannya minimal. Alternatif lainnya yang semakin populer adalah baterai Lithium-Ion yang lebih ringan dan memiliki kepadatan energi lebih tinggi.60

Model Transisi: Sistem Hibrida (Hybrid)

Untuk pulau-pulau yang lebih besar dan telah memiliki PLTD, solusi transisi yang paling logis dan efisien adalah pengembangan Sistem Hibrida PLTS-Diesel. Dalam model ini, PLTS diintegrasikan dengan PLTD yang sudah ada. Pada siang hari, PLTS menjadi pemasok utama listrik, sehingga PLTD dapat dimatikan atau dioperasikan pada beban minimum. Ini secara drastis akan mengurangi konsumsi BBM, menekan biaya operasional, mengurangi emisi karbon, dan pada saat yang sama meningkatkan jam nyala layanan listrik. Pemerintah Kabupaten Sangihe telah secara aktif membahas rencana pengembangan PLTS Hibrida dengan kapasitas total 3,9 MW sebagai solusi jangka menengah untuk krisis listrik di wilayahnya.63

3.2 Diversifikasi Portofolio Energi: Mikrohidro, Angin, dan Arus Laut

Meskipun energi surya menjadi prioritas utama karena kemudahan instalasi dan potensi yang merata, strategi ketahanan energi jangka panjang menuntut adanya diversifikasi portofolio. Pemanfaatan sumber EBT lain yang potensial di wilayah tersebut dapat meningkatkan keandalan sistem secara keseluruhan.

• Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH): Sulawesi Utara telah memiliki contoh sukses pemanfaatan tenaga air skala kecil di wilayah kepulauan, yaitu PLTMH Ulung Peliang di Kecamatan Tamako, Sangihe. Pembangkit berkapasitas 1 MW ini telah beroperasi sejak tahun 1997 dan menjadi salah satu etalase EBT di Sangihe.64 Keberadaannya membuktikan bahwa di pulau-pulau yang lebih besar dengan kontur perbukitan dan curah hujan yang cukup, potensi sumber daya air untuk mikrohidro dapat dan harus dieksplorasi lebih lanjut.
• Potensi Angin (Bayu) dan Arus Laut: Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Sulawesi Utara secara eksplisit mengidentifikasi adanya potensi energi lain yang signifikan. Dokumen tersebut menyoroti Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai wilayah dengan potensi tenaga bayu (angin) dan kawasan Selat Lembeh serta Likupang sebagai lokasi dengan potensi tenaga arus bawah laut.13 Walaupun pemanfaatan kedua sumber energi ini masih memerlukan studi kelayakan teknis dan pemetaan potensi yang lebih detail, keduanya merupakan opsi strategis yang sangat menjanjikan untuk diversifikasi energi jangka panjang, terutama mengingat Indonesia memiliki potensi energi angin yang besar.48

3.3 Jaringan Cerdas (Smart Grid): Visi Jangka Panjang untuk Keandalan Sistem Kepulauan

Modernisasi infrastruktur kelistrikan di wilayah kepulauan tidak berhenti pada pemasangan pembangkit EBT. Untuk mengelola sistem yang semakin kompleks dengan berbagai sumber energi yang bersifat intermiten (seperti surya dan angin), diperlukan teknologi manajemen jaringan yang canggih. Solusi untuk ini adalah Jaringan Cerdas (Smart Grid).

Smart Grid adalah sebuah sistem jaringan listrik yang dimodernisasi dengan teknologi informasi dan komunikasi dua arah untuk dapat mengintegrasikan, memantau, dan mengelola aliran energi dari berbagai sumber pembangkit ke berbagai pengguna secara cerdas dan efisien.68

Bagi sistem kelistrikan pulau yang terisolasi (micro-grid atau mini-grid), penerapan Smart Grid bukan lagi sebuah kemewahan, melainkan sebuah kebutuhan strategis untuk masa depan.69 Manfaat utamanya meliputi:

• Integrasi EBT yang Mulus: Mengelola fluktuasi output dari PLTS dan PLT Angin, serta menyeimbangkannya dengan output dari PLTD (dalam sistem hibrida) dan BESS.
• Manajemen Beban Dinamis: Menyeimbangkan pasokan dan permintaan listrik secara real-time untuk menghindari pemadaman dan meningkatkan efisiensi.
• Peningkatan Keandalan: Mampu mendeteksi dan mengisolasi gangguan secara otomatis, serta memungkinkan pemantauan dan perbaikan dari jarak jauh, yang sangat vital untuk lokasi terpencil.
• Efisiensi Operasional: Mengurangi kerugian teknis (losses) pada jaringan dan mengoptimalkan penggunaan bahan bakar pada sistem hibrida.

Pemerintah Indonesia dan PLN telah memulai berbagai inisiatif dan proyek percontohan Smart Grid di beberapa lokasi, termasuk di Sumba dan Karimunjawa, menjadikannya sebagai visi masa depan untuk elektrifikasi di daerah 3T dan kepulauan.68

Peluang Lompatan Teknologi (Technological Leapfrogging)

Kondisi keterbelakangan dan kegagalan sistem kelistrikan konvensional yang dialami oleh wilayah kepulauan Sulawesi Utara, ironisnya, justru membuka sebuah peluang strategis yang unik. Daripada terus-menerus menambal sulam sistem PLTD yang sudah usang, mahal, dan tidak berkelanjutan, wilayah ini berada dalam posisi ideal untuk melakukan lompatan teknologi (technological leapfrogging).

Logika di balik peluang ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem lama (PLTD) telah terbukti gagal memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Sistem ini tidak andal, berbiaya operasional tinggi, dan merusak lingkungan. Melanjutkan investasi pada sistem ini hanya akan memperpanjang "lingkaran setan ketergantungan" yang telah diidentifikasi sebelumnya.
2. Di sisi lain, teknologi baru (PLTS + BESS) telah terbukti berhasil dan efektif di lokasi yang sama, seperti yang ditunjukkan oleh proyek di Pulau Lipang dan Pahepa. Secara global, biaya teknologi panel surya dan baterai terus mengalami penurunan drastis, membuatnya semakin kompetitif.
3. Oleh karena itu, alih-alih mengikuti jalur pembangunan listrik yang linier (dari PLTD, kemudian perlahan membangun jaringan grid besar yang mahal), wilayah kepulauan dapat langsung melompat ke model masa depan: sistem energi desentralisasi berbasis EBT yang dikelola oleh teknologi Smart Grid.
4. Pendekatan ini mengubah narasi dari sekadar "mengatasi ketertinggalan" menjadi "membangun model percontohan". Kabupaten Kepulauan Sangihe, Talaud, dan Sitaro dapat bertransformasi menjadi laboratorium hidup dan tolok ukur nasional untuk elektrifikasi kepulauan yang modern, tangguh, dan berkelanjutan.

Implikasi dari pemahaman ini sangat jelas: alokasi strategi dan investasi tidak seharusnya lagi diarahkan untuk perbaikan besar-besaran atau pengadaan mesin PLTD baru. Sebaliknya, sumber daya harus dialihkan secara penuh untuk mengakselerasi adopsi PLTS Hibrida di pulau-pulau besar dan PLTS Komunal murni di pulau-pulau kecil, dengan secara eksplisit mengadopsi pendekatan "lompatan teknologi" sebagai strategi utama dalam dokumen perencanaan energi daerah.

Bab 4: Kerangka Implementasi: Kebijakan, Investasi, dan Kelembagaan Lokal

Penerapan solusi teknologi yang telah diidentifikasi pada bab sebelumnya tidak dapat berjalan di ruang hampa. Keberhasilannya sangat bergantung pada adanya kerangka kerja implementasi yang kokoh, yang mencakup tiga pilar utama: kebijakan yang mendukung, model investasi yang layak, dan kapasitas kelembagaan lokal yang kuat. Bab ini menganalisis bagaimana ketiga pilar ini dapat disinergikan untuk mewujudkan visi elektrifikasi kepulauan yang berkelanjutan.

4.1 Sinkronisasi dengan Rencana Pembangunan Daerah (RUED & RPJMD)

Upaya elektrifikasi berbasis EBT di kepulauan Sulawesi Utara bukanlah inisiatif yang bersifat sporadis atau ad-hoc. Sebaliknya, ia memiliki landasan kebijakan yang sangat kuat dan legal, yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis provinsi.

Landasan kebijakan utamanya adalah Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Tahun 2022-2050.14 Dokumen ini bukan sekadar visi, melainkan sebuah cetak biru yang mengikat dengan target, program, dan linimasa yang jelas. Beberapa amanat RUED yang paling relevan untuk konteks kepulauan adalah 14:

• Target Rasio Elektrifikasi: Mencapai 100% pada tahun 2026.
• Target Kualitas Layanan: Mencapai operasional pembangkit listrik 24 jam di seluruh wilayah Sulawesi Utara pada tahun 2026.
• Program Prioritas: Secara eksplisit menyebutkan adanya "Program Percepatan Pembangunan Pembangkit di Desa Belum Teraliri". Program ini secara spesifik menargetkan Kabupaten Kepulauan Sitaro dan Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan alokasi waktu pelaksanaan pada periode 2023-2026.

Konsistensi perencanaan ini juga tercermin dalam dokumen strategis lainnya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara untuk periode 2025-2029 juga menempatkan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah, termasuk pengembangan energi baru terbarukan di daerah 3T, sebagai salah satu dari lima pilar pembangunan utama.74 Sinkronisasi antara RUED (rencana sektoral jangka panjang) dan RPJMD (rencana pembangunan multi-sektor jangka menengah) ini memberikan legitimasi dan arah yang jelas bagi semua pemangku kepentingan, mulai dari Dinas ESDM, Bappeda, hingga pemerintah kabupaten, untuk mengalokasikan sumber daya dan melaksanakan program elektrifikasi.

4.2 Model Investasi dan Kemitraan Strategis

Mewujudkan target ambisius dalam RUED dan RPJMD memerlukan mobilisasi pendanaan yang signifikan. Keterbatasan anggaran pemerintah dan PLN membuat skema pendanaan tunggal tidak akan mencukupi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan multi-sumber yang mengombinasikan pendanaan publik dengan keterlibatan swasta dan mitra pembangunan.

Sumber Pendanaan Pemerintah:

• APBN dan APBD: Ini adalah sumber pendanaan konvensional yang dialokasikan melalui Dinas ESDM Provinsi dan Kementerian ESDM pusat, sebagaimana diamanatkan dalam matriks program RUED.14
• Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PLN: Mekanisme ini telah terbukti sangat efektif untuk mendanai program-program Listrik Desa (Lisdes) di wilayah 3T yang secara komersial tidak menarik. Pembangunan PLTS di Sitaro, misalnya, didanai melalui anggaran PMN yang ditangani langsung oleh PLN.1
• Dana Desa: Untuk intervensi skala yang lebih kecil, Dana Desa dapat dimanfaatkan. Peraturan Bupati Sangihe Nomor 2 Tahun 2021 secara eksplisit mengatur bahwa Dana Desa dapat diprioritaskan untuk "penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan".17 Ini membuka peluang bagi desa untuk berinvestasi dalam PLTS skala kecil atau mendukung operasional BUMDes Energi.

Peran Krusial Swasta dan Mitra Pembangunan:

Mengingat besarnya kebutuhan investasi, pemerintah secara terbuka mengakui bahwa keterlibatan sektor swasta adalah sebuah keharusan untuk percepatan.79 Keterlibatan swasta dapat meringankan beban finansial PLN dan pemerintah, serta membawa keahlian teknis dan manajerial.81 Model kemitraan yang paling umum adalah melalui skema Independent Power Producer (IPP) skala kecil, di mana perusahaan swasta membangun dan mengoperasikan pembangkit, lalu menjual listriknya ke PLN atau langsung ke masyarakat melalui BUMDes.

Selain itu, lembaga pembangunan internasional seperti Bank Dunia (World Bank) dan Asian Development Bank (ADB) memiliki program-program yang dirancang khusus untuk mendukung elektrifikasi di kawasan terpencil Indonesia, terutama di Indonesia Timur. Program seperti Indonesia Sustainable Least-cost Electrification (ISLE) dari Bank Dunia, yang menargetkan peningkatan akses listrik berkelanjutan di Maluku dan Nusa Tenggara, menawarkan cetak biru yang dapat direplikasi di Sulawesi Utara.84 Program-program ini tidak hanya menyediakan pembiayaan dengan bunga rendah atau hibah, tetapi juga bantuan teknis untuk perencanaan, implementasi, dan pemantauan proyek, menjadikannya mitra strategis yang sangat potensial.87

4.3 Penguatan Kelembagaan Lokal: BUMDes sebagai Operator Energi Desa

Pembangunan fisik PLTS hanyalah separuh dari pekerjaan. Tantangan terbesar seringkali terletak pada keberlanjutan operasional jangka panjang. Pengalaman dari berbagai proyek EBT di daerah terpencil di Indonesia menunjukkan bahwa tanpa adanya operator lokal yang kuat dan mandiri, aset pembangkit yang mahal dapat dengan cepat rusak dan tidak berfungsi.

Model pengelolaan yang paling didorong oleh pemerintah dan berbagai studi untuk menjamin keberlanjutan adalah melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).79 BUMDes, sebagai lembaga ekonomi milik desa, diharapkan dapat mengelola aset PLTS, menarik iuran dari masyarakat, dan melakukan perawatan rutin.

Namun, studi evaluasi dari proyek-proyek mini-grid yang telah berjalan (termasuk oleh Millennium Challenge Corporation/MCC dan Energising Development/EnDev) menyoroti beberapa tantangan kritis yang harus diatasi 98:

• Keberlanjutan Finansial: Iuran atau tarif yang dikumpulkan dari masyarakat seringkali hanya cukup untuk menutupi biaya operasional harian (misalnya, gaji operator), tetapi tidak memadai untuk biaya perawatan besar (O&M) atau, yang paling krusial, penggantian komponen mahal seperti baterai dan inverter yang memiliki masa pakai terbatas.
• Kapasitas Teknis: Pengelola BUMDes dan teknisi lokal seringkali tidak memiliki pengetahuan teknis yang memadai untuk melakukan perawatan preventif dan perbaikan yang kompleks.
• Manajemen Bisnis: Banyak pengelola BUMDes yang kurang memiliki kemampuan manajerial dan literasi finansial untuk menjalankan "bisnis" kelistrikan secara profesional, termasuk pembukuan, perencanaan keuangan, dan manajemen aset.101

Untuk mengatasi tantangan ini, model bisnis BUMDes Energi harus dirancang secara lebih holistik. BUMDes tidak bisa hanya berperan sebagai "penagih iuran listrik". Agar berkelanjutan, BUMDes harus bertransformasi menjadi pusat kewirausahaan desa (entrepreneurship hub).92 Model bisnisnya harus mencakup:

1. Unit Usaha Penyedia Listrik: Menjual listrik kepada masyarakat dengan skema tarif yang terjangkau namun tetap dapat menutupi biaya O&M. Skema ini dapat mencakup subsidi silang bagi rumah tangga miskin yang didanai dari keuntungan unit usaha lain atau alokasi Dana Desa.102
2. Unit Usaha Produktif: Secara proaktif mendorong dan bahkan mengelola unit usaha lain yang memanfaatkan ketersediaan listrik 24 jam. Contohnya termasuk mendirikan pabrik es mini untuk nelayan, menyewakan cold storage, mengembangkan fasilitas homestay untuk pariwisata, atau membuka bengkel dan usaha kerajinan. Pendapatan dari unit-unit usaha produktif inilah yang akan mensubsidi operasional unit listrik dan memastikan kesehatan finansial BUMDes secara keseluruhan.
3. Kemitraan Profesional: BUMDes dapat menjalin kemitraan strategis (misalnya, Kerja Sama Operasi/KSO) dengan pihak swasta atau koperasi yang memiliki keahlian teknis dan manajerial yang lebih baik, untuk memastikan pengelolaan aset PLTS yang profesional.92

Triad Keberlanjutan: Teknologi, Finansial, dan Tata Kelola

Analisis mendalam terhadap kerangka implementasi ini mengungkapkan bahwa keberhasilan jangka panjang elektrifikasi kepulauan tidak ditentukan oleh satu faktor tunggal, melainkan oleh keseimbangan sinergis dari tiga pilar yang tak terpisahkan: Teknologi yang Sesuai, Model Finansial yang Berkelanjutan, dan Tata Kelola Lokal yang Kuat. Kegagalan pada salah satu pilar akan meruntuhkan keseluruhan struktur.

1. Pilar Teknologi (PLTS + BESS): Ini adalah fondasi fisik. Pemilihan teknologi yang tepat, andal, dan sesuai dengan kondisi lokal adalah prasyarat utama, dan seperti yang dibahas di Bab 3, PLTS komunal dengan BESS telah terbukti menjadi pilihan yang paling tepat.
2. Pilar Finansial (Investasi & Tarif): Pilar ini menyangkut aliran dana. Ini mencakup bagaimana investasi awal (CAPEX) didanai—melalui kombinasi dana pemerintah, swasta, dan mitra pembangunan—dan bagaimana biaya operasional (OPEX) dan penggantian aset di masa depan dibiayai. Model tarif harus dirancang secara cermat untuk memastikan keberlanjutan finansial tanpa membebani masyarakat miskin, yang mungkin memerlukan skema subsidi yang inovatif.102
3. Pilar Tata Kelola (BUMDes Profesional): Ini adalah pilar manusia dan kelembagaan, dan seringkali merupakan yang paling krusial sekaligus paling lemah. Siapa yang akan mengelola aset bernilai miliaran rupiah ini di tingkat desa? Siapa yang memastikan iuran terkumpul secara adil dan transparan? Siapa yang bertanggung jawab atas perawatan dan perbaikan? Tanpa BUMDes yang dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel, teknologi paling canggih dan pendanaan paling besar sekalipun akan menjadi sia-sia dalam jangka panjang. Sejarah proyek EBT di daerah terpencil di Indonesia penuh dengan contoh kegagalan yang bukan disebabkan oleh masalah teknologi, melainkan oleh runtuhnya model pengelolaan lokal.98

Pemahaman akan "Triad Keberlanjutan" ini membawa implikasi penting bagi perencanaan dan alokasi anggaran. Anggaran proyek tidak boleh lagi hanya terkonsentrasi pada pembangunan fisik (CAPEX). Porsi yang signifikan—mungkin 15-20% dari total anggaran proyek—harus secara eksplisit dialokasikan untuk pembangunan kapasitas (capacity building) bagi BUMDes dan masyarakat lokal. Ini harus mencakup program pelatihan intensif dalam bidang teknis, manajemen keuangan, dan pengembangan bisnis. Pada akhirnya, indikator keberhasilan sebuah proyek elektrifikasi harus bergeser dari sekadar "MWp terpasang" menjadi "tingkat keberlanjutan operasional BUMDes setelah 5 tahun serah terima".

Bab 5: Rekomendasi Strategis dan Proyeksi Keberlanjutan

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap kesenjangan, tantangan, dan peluang yang ada, bab terakhir ini merumuskan serangkaian rekomendasi strategis yang dapat ditindaklanjuti. Rekomendasi ini disusun secara berjenjang berdasarkan urgensi dan linimasa—jangka pendek, menengah, dan panjang—untuk memberikan panduan yang jelas bagi para pemangku kepentingan dalam mengakselerasi elektrifikasi dan transisi energi di wilayah kepulauan Sulawesi Utara.

5.1 Aksi Prioritas Jangka Pendek (2025-2026): Triage dan Akselerasi

Fokus utama pada periode ini adalah melakukan "triage" atau penanganan darurat terhadap kondisi paling kritis dan mengakselerasi program yang sudah direncanakan untuk memenuhi target terdekat dalam RUED.

1. Akselerasi Elektrifikasi Desa Nol-Listrik: Pemerintah Provinsi Sulut melalui Dinas ESDM, bekerja sama dengan PLN, harus segera mengeksekusi komitmen yang tertuang dalam RUED untuk melistriki 6 desa yang tersisa di Kecamatan Tatoareng, Kabupaten Kepulauan Sangihe (Desa Beeng Darat, Kahakitang, Dalako Bembanahe, Taleko Batusaiki, Para 1, dan Para).14 Mengingat keberhasilan PLTS di pulau tetangga, model PLTS Komunal dengan BESS harus menjadi pilihan teknologi utama.
2. Asesmen Cepat Desa Terdampak Erupsi: Lakukan evaluasi cepat dan komprehensif mengenai status kependudukan, rencana rehabilitasi, dan kebutuhan energi di Desa Pumpente dan Laingpatehi di Kabupaten Sitaro. Hasil asesmen ini akan menjadi dasar untuk memutuskan kelayakan dan waktu pelaksanaan proyek elektrifikasi di kedua desa tersebut, agar tidak terjadi investasi yang sia-sia.1
3. Stabilisasi Krisis Listrik Sangihe: Krisis pemadaman bergilir yang kronis di Sangihe memerlukan solusi darurat. Sambil menunggu implementasi solusi EBT jangka menengah, PLN perlu segera menempatkan pembangkit listrik bergerak (mobile power plant) atau menyewa genset tambahan dengan kapasitas yang memadai di Tahuna. Langkah ini bertujuan untuk segera mengurangi frekuensi dan durasi pemadaman, memulihkan aktivitas dasar masyarakat, dan meredakan ketegangan sosial.28
4. Studi Kelayakan Komprehensif: Segera luncurkan studi kelayakan teknis, ekonomi, dan sosial yang mendalam untuk implementasi PLTS Komunal di seluruh desa/pulau yang teridentifikasi memiliki jam nyala di bawah 12 jam, terutama di Kabupaten Kepulauan Talaud (seperti Desa Marampit dan Kiama) dan pulau-pulau kecil lainnya di Sangihe. Studi ini akan menjadi dasar perencanaan program jangka menengah.

5.2 Strategi Jangka Menengah (2027-2030): Peluncuran Programatik dan Penguatan Kapasitas

Setelah penanganan darurat, fokus beralih ke pendekatan programatik yang terukur, dapat diskalakan, dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.

1. Luncurkan Program Unggulan "Sulut Terang 24 Jam": Pemerintah Provinsi harus meluncurkan sebuah program unggulan yang terintegrasi dengan nama "Sulut Terang 24 Jam". Tujuan program ini jelas: mengganti atau menghibridisasi seluruh PLTD di wilayah kepulauan dengan sistem PLTS+BESS untuk mencapai layanan listrik 24 jam di seluruh wilayah kepulauan pada tahun 2030. Program ini harus memiliki target, anggaran, dan penanggung jawab yang jelas.
2. Standarisasi Paket Intervensi Elektrifikasi: Kembangkan beberapa "paket" intervensi standar yang dapat direplikasi dengan cepat. Misalnya, "Paket Pulau Kecil" (misal: 100 kWp PLTS + 300 kWh BESS untuk <200 KK) dan "Paket Pulau Sedang" (misal: 500 kWp PLTS + 1.5 MWh BESS untuk >500 KK). Setiap paket harus mencakup: (a) spesifikasi teknis standar, (b) skema pembiayaan yang jelas (kombinasi APBD, Dana Desa, PMN, dan tarif), dan (c) model tata kelola BUMDes yang baku.
3. Program Masif Pembangunan Kapasitas BUMDes Energi: Alokasikan anggaran khusus yang signifikan (bukan sebagai bagian sisa dari proyek fisik) untuk program pelatihan dan pendampingan intensif bagi BUMDes di desa-desa target. Program ini harus menjadi prasyarat sebelum serah terima aset PLTS. Materi pelatihan harus mencakup tiga modul inti: (a) Operasional dan Perawatan Dasar PLTS & BESS, (b) Manajemen Keuangan, Pembukuan, dan Penentuan Tarif Berkelanjutan, (c) Pengembangan Usaha Produktif Berbasis Listrik. Pemerintah daerah harus menggandeng universitas lokal (seperti Unsrat atau Unima), lembaga swadaya masyarakat, dan praktisi EBT untuk merancang dan melaksanakan program ini.
4. Kemitraan Investasi Strategis: Pemerintah Provinsi, melalui Bappeda dan Dinas ESDM, harus secara proaktif menyusun proposal program "Sulut Terang 24 Jam" dan mengajukannya kepada mitra pembangunan internasional seperti Bank Dunia dan ADB, dengan mengacu pada model program ISLE yang berhasil di wilayah lain.85 Di saat yang sama, tawarkan paket-paket investasi yang menarik kepada sektor swasta dengan memberikan insentif fiskal atau jaminan yang jelas untuk mengurangi risiko investasi di daerah terpencil.80

5.3 Visi Jangka Panjang (Hingga 2050): Kemandirian dan Kepemimpinan Energi Kepulauan

Visi jangka panjang adalah mentransformasi wilayah kepulauan Sulawesi Utara dari daerah defisit energi menjadi model kemandirian energi terbarukan yang tangguh dan inovatif, sejalan dengan visi RUED 2050.

1. Pengembangan Jaringan Cerdas Antar-Pulau (Archipelagic Smart Grid): Setelah fondasi mini-grid di setiap pulau kuat, langkah selanjutnya adalah memulai perencanaan dan studi percontohan untuk menghubungkan beberapa mini-grid di pulau-pulau yang berdekatan secara geografis. Jaringan cerdas antar-pulau ini akan memungkinkan pembagian beban, meningkatkan keandalan sistem secara keseluruhan, dan mengoptimalkan penggunaan aset pembangkitan di seluruh gugus pulau.
2. Eksplorasi dan Pengembangan EBT Lanjutan: Seiring dengan pematangan teknologi dan penurunan biaya, mulailah berinvestasi secara serius dalam eksplorasi dan pengembangan potensi EBT lain yang telah teridentifikasi dalam RUED.13 Ini termasuk pemetaan potensi angin secara detail di Sangihe untuk pengembangan PLT Bayu skala kecil hingga menengah, serta studi kelayakan teknis dan komersial untuk pemanfaatan energi arus laut. Diversifikasi ini akan menciptakan bauran energi yang lebih beragam dan tangguh terhadap perubahan iklim.
3. Pembentukan Pusat Unggulan Energi Kepulauan (Archipelagic Energy Center of Excellence): Untuk mendukung visi jangka panjang, Pemerintah Provinsi dapat menginisiasi pembentukan pusat penelitian, pengembangan, dan pelatihan di Sulawesi Utara yang berfokus secara spesifik pada solusi energi terbarukan untuk wilayah kepulauan. Pusat ini dapat menjadi kemitraan antara pemerintah, universitas, PLN, dan sektor swasta. Fungsinya adalah untuk menciptakan sumber daya manusia ahli lokal, menguji coba teknologi baru, dan menjadi rujukan nasional dan bahkan regional, yang pada gilirannya akan menarik lebih banyak investasi dan keahlian ke provinsi ini.
4. Kebijakan yang Adaptif dan Berkelanjutan: Pastikan bahwa Rencana Umum Energi Daerah (RUED) ditinjau dan diperbarui secara berkala setiap 5 tahun, sebagaimana diamanatkan oleh peraturan.14 Proses peninjauan ini harus secara aktif melibatkan evaluasi terhadap kemajuan yang telah dicapai, perkembangan teknologi terbaru, dan perubahan kondisi sosial-ekonomi di lapangan. Hal ini akan memastikan bahwa arah kebijakan energi provinsi tetap relevan, adaptif, dan konsisten dalam mewujudkan transisi energi yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Sulawesi Utara hingga tahun 2050 dan seterusnya.